JAMBI — Awal tahun ajaran baru seharusnya menjadi momen penuh harapan bagi orang tua dan anak. Namun bagi banyak keluarga di berbagai daerah di Indonesia, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) justru berubah menjadi sumber stres, konflik, bahkan pengorbanan yang tak sedikit—baik tenaga, pikiran, maupun biaya.
Antrean panjang di sekolah-sekolah unggulan, sistem zonasi yang kerap tidak transparan, hingga persaingan yang ketat membuat orang tua berjibaku memastikan anaknya mendapatkan sekolah terbaik. Tak jarang, mereka harus mengorbankan waktu kerja, berhari-hari memantau laman pendaftaran, bahkan begadang untuk memantau grafik persaingan nilai.
“Saya sampai cuti kerja tiga hari hanya untuk urus ini. Belum lagi harus fotokopi berkas berkali-kali karena beda sekolah beda syarat,” ujar Fitri, salah satu orang tua calon siswa SMA di Jambi.
Lebih dari itu, biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Meski pemerintah mengklaim pendidikan dasar hingga menengah gratis, kenyataannya proses pendaftaran seringkali menuntut biaya tambahan: mulai dari legalisasi dokumen, transportasi, hingga jasa ‘konsultan’ pendidikan atau pihak ketiga yang menjanjikan solusi cepat masuk sekolah favorit.
Sementara itu, sistem online yang digadang-gadang mempermudah justru kerap mengalami kendala teknis. Banyak orang tua mengeluhkan situs PPDB yang lambat, eror, hingga tak bisa diakses di saat krusial.
Ketegangan memuncak ketika pengumuman ditunda, atau ketika hasil tidak sesuai ekspektasi karena perbedaan nilai zonasi yang dianggap tidak adil.
Fenomena ini menunjukkan bahwa PPDB bukan hanya persoalan teknis seleksi siswa, tapi juga potret sistem pendidikan yang masih belum merata dan minim transparansi.
Selama kualitas sekolah masih timpang dan akses pendidikan berkualitas tidak merata, PPDB akan terus menjadi ajang yang menyita energi banyak pihak, khususnya para orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk masa depan anaknya.(Msy)
